TARIF ANGKUTAN UMUM

 

Oleh : Achmad Basuki, ST., MT.

                 Walaupun kenaikan BBM 1 April 2012 ini urung dilakukan pemerintah, dan tidak tertutup kemungkinan untuk naik/turun apabila harga ICP naik atau turun sebesar 15%. Namun, setiap kali ada kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah selalu diikuti dengan protes dan tuntutan. Disatu sisi masyarakat memprotes kenaikan BBM, di sisi lain operator-operator angkutan umum menuntut kenaikan tarif angkutannya. Belum lagi ulah para spekulan-spekulan yang melakukan penimbunan BBM dengan berbagai cara untuk keuntungan pribadi. Dan ujung-ujungnya masyarakat umum yang tetap merasakan dampak tidak menggembirakan ini. Walaupun sebenarnya kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat akan subsidi dan peningkatan efisiensi, namun apabila antisipasi pemerintah terhadap dampak yang muncul dalam masyarakat kurang cepat maka gejolak-gejolak tersebut tak dapat dihindarkan.

Seperti tampak pada kejadian akhir-akhir ini tentang aksi penolakan kenaikan harga BBM yang direncanakan mulai 1 April 2012. Aksi massa dan mahasiswa bahkan berakhir dengan terjadinya dengan aparat kepolisian.

Salah satu dampak yang mungkin timbul langsung atau tidak langsung apabila akan menaikkan harga BBM adalah masalah penentuan tarif angkutan umum, apalagi bila kenaikannya cukup signifikan, Rp.1.500,- per liter. Kenaikan ini bagi operator angkutan umum merupakan kenaikan yang relatif mempengaruhi operasional angkutan dan berdampak pada pengurangan pendapatan, sehingga mereka menuntut agar tarif disesuaikan.

Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM tentunya harus dikaji secara bersama dampak yang timbul antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan dan Pemerintah Daerah, termasuk kemungkinan berubahnya tarif angkutan umum. Pengumuman kenaikan harga BBM hendaknya diikuti dengan ketentuan tarif angkutan yang baru. Dan transparansi perhitungan pengaruh variabel BBM terhadap total tarif yang harus dibayar oleh penumpang harus diungkapkan. Paling tidak ada dasar hukum yang jelas, apakah tarif yang baru untuk angkutan umum dalam kota, antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) mengalami perubahan atau tidak. Masyarakatpun tak akan resah dan operator angkutan umum tak akan mogok atau menaikkan tarif seenaknya. Harus betul dihitung biaya per kilometer yang harus dibayarkan penumpang angkutan umum.

 

Penentuan Tarif

Besaran tarif angkutan umum memang merupakan komponen yang paling penting dan rawan dalam pengelolaan angkutan umum. Karena antara penumpang dan operator angkutan umum mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Penumpang menginginkan tarif angkutan yang murah dan atau sesuai dengan tingkat pelayanannya, sedangkan pihak operator angkutan umum menghendaki tarif yang mampu menutupi biaya operasional dan tentunya keuntungan. Sehingga diperlukan pengkajian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif yang akan dibebankan pada penumpang dan disesuaikan juga dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat pada umumya.

Menurut Kusbiantoro, yang melakukan penelitian masalah tarif pada tahun 1999, pada saat krisis ekonomi masalah tarif dan biaya operasional kendaraan ini merupakan masalah yang krusial, dimana semua komponen biaya mengalami pembengkakan. Bagi pengguna angkutan umum, jumlah pengeluaran untuk angkutan umum telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum krisis, rata-rata pengeluaran untuk biaya transportasi sebesar 15% dari total pendapatan per bulan, sedangkan pada saat krisis dan sesudahnya rata-rata naik hampir 18% dari total pendapatan per bulan.

Demikian halnya dengan biaya pemeliharaan dan suku cadang mengalami kenaikan yang sangat signifikan terhadap total biaya operasi kendaraan angkutan. Secara umum total biaya pemeliharaan dan suku cadang telah mengalami kenaikan sekitar 228% pada masa krisis dibandingkan sebelum krisis. Kenaikan jumlah setoran naik mencapai sekitar 25% dan biaya konsumsi BBM naik sekitar 39%. Kedua komponen terakhir memang sebagian ditanggung oleh awak angkutan sehingga mengurangi jumlah pendapatan kotor yang diperolehnya. Bahkan pendapatan bersih awak angkutan mengalami penurunan sebesar 46% pada masa krisis.

Sehingga pengkajian yang mendalam terhadap komponen-komponen biaya operasional kendaraan angkutan umum perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan agar besaran tarif yang ditetapkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, pemilik angkutan umum, awak angkutan umum dan penumpang selaku pemakai jasa.

Dalam sistem pengelolaan angkutan umum,  penentuan sistem dan besaran tarif merupakan salah satu aspek dalam perencanaan operasional angkutan umum. Perencanaan operasional mensyaratkan skala rute angkutan yang lebih detail untuk memenuhi aspek teknis operasional. Penentuan tarif juga didasarkan pada informasi-informasi, misalnya jenis dan tipe kendaraan yang digunakan, kapasitas kendaraan, jumlah armada, frekuensi pelayanan, estimasi biaya operasi, estimasi jumlah penumpang, dan tingkat keuntungan operasional. Berdasarkan informasi tersebut maka akan dievaluasi apakah operasional angkutan umum tersebut layak secara ekonomi dan sesuai dengan kriteria pelayanan yang harus diberikan kepada penumpang.

About these ads